Kelas Menengah yang Kian Lengah & Terpecah

Belakangan ini kita sering mendengar hingar bingar dari tubuh-tubuh yang lusuh. Mereka berdesau risau, gundah tak sudah-sudah. Ternyata, mereka adalah kelas menengah yang kian lelah, oleh kelakuan pemerintah. Kebijakan publik yang seringkali tak berpihak pada kelompok ini jadi sebab. 

Kelas menengah umumnya kalangan pekerja yang seringkali tak menikmati kue subsidi secara langsung. Kesan nista akan disematkan bagi mereka yang membeli gas elpiji melon 3 kg, alih-alih pink 5 kg. Mereka tak mendapat paket perlindungan sosial, lantaran bukan kelompok miskin—tapi mereka tetap wajib membayar BPJS atas nama ‘gotong royong’. 

Tapi, kelelahan dan kerisauan saja rupanya tidak cukup. Kegelisahan itu perlu diterjemahkan menjadi aksi kolektif yang terorganisir dan memperjuangkan tujuan yang sama. Sayangnya, keresahan itu sepertinya berhenti di tempat saat ini. Aksi massa terakhir belum menghasilkan apa-apa dan kelas menengah ini kembali sibuk dengan aktivitas hariannya, memperjuangkan kembali kepentingannya masing-masing, dan menjaga agar asap dapur rumah tangganya tetap mengepul. 

Mengapa hal ini bisa terjadi? 

Penyebabnya, kelas menengah adalah kelompok yang sangat heterogen, terdiri dari kelompok yang luas dengan kepentingan beragam. Jika merujuk pada akar sejarah, kelas menengah terdiri dari kelompok masyarakat yang tertarik pada konsep ‘negara hukum’, yang terdiri dari:

1. Wiraswastawan —> terutama mereka yang tak punya jalur langsung terhadap kekuasaan politik. Mereka butuh kepastian, dan keteraturan untuk menjalankan usaha atau bisnisnya. 
2. Organisasi masyarakat —> seperti LSM atau ormas Islam yang mulai berdiri pada 1950-an mulanya dibentuk oleh kelas menengah, khususnya dari kelompok muslim. Tujuan mereka awalnya bersifat sosial-etik, ketimbang publik-politik. 
3. Kaum profesional —> pekerja pada lembaga pemerintahan, atau sektor swasta. 

Bahkan awalnya, kelompok-kelompok wiraswastawan terbelah berdasarkan jarak atau kedekatan mereka dengan elit militer dan pemerintah, pada Era Orde Baru. Kelompok ini bertujuan mengamankan kepentingan dan keberlanjutan usahanya. 

Ada satu kelompok yang menurut Daniel S. Lev menarik dan bisa diandalkan untuk menjalankan misi perubahan sosial. Mereka adalah kelompok profesional. Kelompok ini awalnya lahir dari kebijakan pendidikan kolonial. Mereka bukan kelompok kaum borjuis, karena tidak memiliki atau mengendalikan alat-alat produksi — tapi mereka juga bukan kelompok proletar yang tidak punya basis pengetahuan untuk melawan. 

Menurut Lev, secara historis kelas menengah menjadi sumber utama desakan terhadap perubahan ekonomi, sosial, kultural dan politik. Pada abad 19, kepemimpinan dan gerakan nasionalis serta anti-kolonial umumnya datang dari strata menengah baru. 

Satu hal yang menjadi benang merah kelompok ini adalah sensitivitasnya terhadap rasa keadilan. Mereka mudah tersengat oleh isu-isu terkait hak masyarakat sipil, bahkan hingga sekarang. Khususnya soal terbentangnya kesenjangan antara tunjangan antara pejabat publik dengan kondisi ekonomi rakyat kecil. 

Ini juga yang memicu kemarahan mereka di tahun lalu kala anggota DPR disebut akan menerima tunjangan Rp50 juta karena tidak mendapat tempat tinggal dekat dengan Gedung DPR—padahal rakyat jelata termasuk para kelas menengah, juga perlu menempuh puluhan kilometer untuk bekerja tiap hari menggunakan transportasi umum. 

Tapi, sekarang gerakan kelas menengah terlihat cenderung senyap—sekadar riuh di sosial media, namun tidak benar-benar terjadi di lapangan. Demonstrasi lebih banyak dijalankan oleh mahasiswa, yang kemudian masih gagal mencapai kepentingannya. 

Menurut Ariel Heryanto, kelas menengah ini memang sangat samar. Kelompok ini kerap mengatasnamakan kepentingan rakyat, kelompok terpinggirkan. Padahal jauh di dalam itu, mereka justru sedang memperjuangkan kepentingan mereka sendiri sebagai kelompok terdidik dan terpelajar. Tak heran jika kelompok ini jadi kian terfragmentasi dan sulit memobilisasi diri mereka sendiri untuk memperjuangkan apa-apa yang belum usai. 

Bahkan, menurut Ariel, kelas menengah makin terpecah jadi golongan yang punya kepentingan materialnya masing-masing. Di antaranya, isu pembangunan, keterbukaan, profesionalisme, demokratisasi, hak asasi, feminisme, lingkungan hidup, dan lain sebagainya. 

Saya juga melihat dalam tataran praktis, kepentingan material kelas menengah ini juga tak lepas dari motif ekonomi. Dari yang menuntut tersedianya pekerjaan formal, hingga rasionalisasi harga rumah. Di sisi lain, kelompok lain dari kelas menengah yang justru sudah mapan tidak mempersoalkan hal ini, karena mereka sudah aman dalam posisi pekerjaan formal, dan sudah memiliki rumah, yang mereka tuntut adalah ketersediaan fasilitas pendidikan berkualitas jasa penitipan anak yang terjangkau, misalnya. 

Artinya, kepentingan tiap kelas menengah ini berbeda, tergantung kondisi ekonominya masing-masing. Mereka yang belum punya rumah, menuntut hunian layak dan terjangkau dengan akses ke tempat yang lebih dekat. Mereka yang belum bekerja di sektor formal, membutuhkan pekerjaan dengan upah layak. 

Sementara, mereka yang sudah aman pada tataran kebutuhan dasar akan menuntut hal yang berbeda: jasa penitipan anak, sekolah berkualitas dengan harga layak dan sesuai dengan pendapatan mereka, fasilitas publik seperti taman, perpustakaan dan lain sebagainya. Dalam tataran idealis, kesemuanya bisa dikemas dalam isu-isu tertentu seperti yang disebutkan Ariel. 

Fragmentasi yang kian melebar ini membuat perjuangan kelas menengah menjadi terbelah. Belum lagi, kelompok profesional seperti yang disebut Lev tak sedikit yang bekerja di instansi pemerintah atau lembaga yang terafiliasi dengan pemerintah. Sehingga, tetap diam adalah cara paling aman bagi mereka. Sensitivitas mereka tentang rasa keadilan hanya diterjemahkan pada sikap derma mereka sehari-hari. Seperti mengupayakan memberi tip pada ojek online yang mereka pesan, atau tetap membeli dagangan pedagang UMKM. 

Tak jarang juga, di saat yang sama, sub-sub kelas di dalam kelompok kelas menengah ini justru menghambat perjuangan keadilan itu dengan kepentingan ekonomi mereka sendiri. Seperti melakukan kolusi dan nepotisme, kapitalisme-rentier, korupsi dan lain sebagainya, demi menggapai kepentingan ekonominya masing-masing. 

Masing-masing kelompok di dalam kelas menengah ini sebenarnya punya kepentingan dan kesadaran yang berbeda. Itu kenapa, meskipun Lev berargumen bahwa kaum profesional sebenarnya bisa diandalkan untuk perubahan politik, sosial, ekonomi, kepentingan yang berbeda antar kelompok kelas menengah dan saling tumpang tindih pada akhirnya membuat perjuangan jadi kian tercerai berai dan sulit termobilisasi. Apalagi, kondisi elit saat ini lebih solid daripada kelas menengah itu sendiri. 

Gerry van Klinken, mendefinisikan kelompok kelas menengah sebagai kelompok yang tidak berlimpah harta—tapi bisa dibilang mereka baru saja keluar dari lembah kemiskinan. Mereka menikmati demokrasi dengan memanfaatkan keterampilan politik dan jaringan yang ada, agar sistem bekerja mendatangkan keuntungan yang belum tentu menguntungkan elit dan kebanyakan rakyat miskin. 

Klinken menambahkan, kelompok ini memakai demokrasi sebagai alat untuk mengamankan posisi dari terjangan kapitalisme global. Tapi di sisi lain, mereka justru menolak demokrasi sebagai alat masyarakat kelas bawah untuk memperjuangkan kepentingan politik. 

Menurut Klinken, kelompok kelas menengah yang pada awalnya jadi harapan agen perubahan kini kian pupus. Sikap progresif mereka kini jauh panggang dari api. Lantaran di tahun 1980-an, kala Rezim Orde Baru berkuasa, kelompok ini kian mengecil dna jadi golongan elit yang berada di sekitar lingkaran kekuasaan. 

Rasanya, kondisi itu kian familiar di era sekarang. Kelompok kelas menengah ini kian menyusut sebanyak 11 juta orang, mereka turun jadi kelompok aspiring middle class alias kelas menengah rentan miskin—belum sepenuhnya stabil secara ekonomi. 

Di sisi lain, mereka yang secara kondisi ekonomi sudah stabil pun dapat berpindah haluan secara politis. Sebab, banyak juga yang merapat ke kalangan elit, bergabung dalam lingkaran kekuasaan pemerintah. Sehingga, walaupun mereka secara ekonomi termasuk kelas menengah, secara politik mereka mendukung kepentingan para elit demi stabilitas ekonomi rumah tangganya. 

Jadi, apa harapan kita pada kelompok kelas menengah saat ini? Mungkin tidak banyak yang bisa kita harapan saat ini, selain berharap mereka tak menahan lebih banyak konsumsi mereka dan tetap jajan untuk membantu kelompok yang berada di bawah secara ekonomi. 

Buat kelas menengah yang secara sumber penghidupan terafiliasi dengan pemerintah, semoga tetap tegak lurus membela kebenaran dan kepentingan masyarakat, meskipun terpaksa harus pakai second-account, hahaha..