Melihat Indonesia dari Harga

Ibu saya—rahimallahu anha—punya satu ideologi “uang tidak pernah berbohong”. Beliau juga kerap berpesan, “Kamu sudah kerja capek-capek, jangan lupa makan. Kerja kan untuk cari makan, sudah kerja kok malah lupa makan”.

Sepertinya, ibu saya punya kedekatan emosional dengan uang dan makanan. Atau, jangan-jangan bukan cuma ibu saya, tapi ibu-ibu lainnya di dunia ini.

Belakangan saya juga merasakan yang sama saat setelah jadi ibu-ibu. Dulu, saat masih jadi mahasiswa saya begitu perhitungan. Apa boleh buat, uang saku harus cukup untuk bertahan hidup.

Saat ada keinginan membeli buku (di luar buku wajib kuliah), mau tak mau saya harus cari kerjaan sampingan. Jika sedang tidak ada kerjaan—karena kerjaan yang ada saat itu cenderung berbasis proyek seperti survei, tidak selalu tersedia—saya harus tahan jajan demi beli buku.

Setelah jadi ibu-ibu, uang dan makanan jadi headline yang memenuhi mental load sehari-hari. Makanan harus terbeli, meskipun ada keinginan membeli buku juga demi melawan screen time—untuk anak dan diri sendiri.

Tapi, hidup di zaman sekarang rasanya seperti mundur ke belakang—ke zaman yang seharusnya sudah kita tinggalkan. Zaman yang seharusnya kita tidak lagi memusingkan hal-hal yang bersifat basic, dasar, sederhana: yaitu makanan atau pangan. Sebab, kita sudah merdeka 80 tahun lebih.

Memang, kita tidak boleh menafikan ada sejumlah pembangunan di sana-sini. Secara infrastruktur dan fasilitas publik, tampak lebih baik daripada kondisi-kondisi saya saat kuliah. Perpustakaan publik tersedia, transportasi umum juga lengkap.

Meskipun, semua itu tetap membutuhkan modal finansial saat kita mengaksesnya, dan hanya tersedia di kota-kota besar, khususnya Jabodetabek.

Perpustakaan memang gratis, tapi saat mengaksesnya kita membutuhkan transportasi—dengan uang, tentu saja.

Begitu juga dengan transportasi publik yang lengkap (khusus area Jabodetabek), tetap harus diakses menggunakan modal. Semurah-murahnya Transjakarta, kita tetap harus mengeluarkan uang Rp3.500 sekali jalan, belum termasuk modal beli kartu e-money.

Sementara, hal-hal yang sangat mendasar seperti air, kita masih harus beli. Air minum yang menjadi kebutuhan dasar manusia ada banderolnya. 

Belum bicara soal makanan. Sebagai ibu-ibu, belakangan saat pergi ke pasar kita semakin sadar kalau uang kita—rupiah—tidak ada harganya sama sekali. Ini yang mau saya bahas: harga.

Akhir pekan lalu saya ke pasar membawa beberapa lembar uang pecahan Rp100.000 dan menyaksikan bahwa rupiah seperti tak berdaya melawan laju inflasi.

Uang Rp90.000 ludes hanya untuk: dua bongkol jahe, beberapa gram kunyit dan kencur, 3 butir jeruk lemon, 1/2 kilogram jeruk nipis, 3 butir bawang bombai, 1/4 kilogram bawang merah, beberapa gram bawang putih, 5 bungkus ladaku bubuk sachet, satu bungkus sasa. Saya belum sempat beli sayur dan protein, sudah hampir menghabiskan uang merah satu lembar.

Pedagang bumbu itu juga mengeluh—terutama soal harga jeruk lemon yang satu butir harus dia jual Rp8.000, padahal sebelumnya Rp10.000 bisa dapat tiga. Omong-omong, lemon itu dari Tiongkok, justru harga versi lokal katanya lebih mahal membuat si pedagang tak bisa jual. 

Sehingga jika seseorang hanya punya uang Rp10.000 hari itu untuk makan? Pilihannya apa? Tentu saja mie instan (bisa pakai telor kalau masak sendiri di rumah), sebab nasi di warung dengan lauk yang pantas, saat ini minimal sudah Rp15.000 per porsi. 

Saya jadi teringat ibu saya dengan ideologinya: “uang tidak pernah berbohong” tadi. Saat itu saya bertanya, apa maksudnya? Dia bilang, "uang tidak berbohong—karena saat kamu mengeluarkan uang untuk sesuatu dengan harga yang lebih tinggi, kamu bisa mendapat barang dengan kualitas yang lebih baik." Saya paham konteksnya—baju dan sepatu berkualitas baik, tentu dibanderol dengan harga lebih tinggi, bukan? 

Tapi, di saat-saat seperti sekarang, di era Prabowonomics nan ciamik ini, saya jadi ingin menggugat ideologi ibu saya. Apa benar uang (masih) tidak berbohong? Sebab, saya mengeluarkan harga lebih mahal untuk barang yang secara kualitas sama saja—bahkan bisa jadi lebih buruk.

Contohnya Rp90.000 saya ludes hanya untuk belanja bumbu saja, belum termasuk protein, beras, dan sayuran. Itu pun saya belanja di pasar tradisional yang diasosiasikan sebagai tempat belanja yang ‘merakyat’ ketimbang supermarket.

Saya jadi penasaran, jika ibu saya masih hidup, apa komentarnya soal inflasi ini. Apakah inflasi membuat uang tidak sudah (pandai) berbohong. 

Inflasi sebenarnya tidak seburuk itu, sebab ia menandakan bahwa perekonomian berputar—ada permintaan yang menggerakkan ekonomi. Tapi, inflasi yang terlalu kencang melaju saat kemampuan daya beli terseok-seok adalah sumber masalah.

Ini yang terjadi di Indonesia sekarang. Daya beli tidak mampu lari sekencang inflasi. Inflasi Indonesia di September tercatat 3,28%—padahal target Bank Indonesia maksimal 3,5%. Ini artinya sudah mendekati batas atas.

Tekanan inflasi itu disebabkan kenaikan harga pangan. Ironisnya, daya beli masyarakat terganjal oleh upah yang begitu mini. 🤏🏽

Ada perbandingan menarik yang belakangan berseliweran di sosial media. Soal gaji di Korea Selatan KRW2 juta, tapi harga air mineral KRW300. Sementara di Indonesia, dengan menggunakan gaji UMR tertinggi Rp5 juta dan harga air mineral paling murah Rp2.500 rasionya bisa begitu jauh.

Untuk ilustrasi, jika kita hidup di Korea Selatan dan menggunakan semua gaji kita dalam satu bulan untuk membeli air mineral saja, kita bisa beli sebanyak: 6.666 botol. Sedangkan, dengan simulasi gaji UMR dan harga air mineral di Indonesia kita cuma bisa beli: 2.000 botol.

Ada selisih lebih dari 4.000 botol kemampuan daya beli kita tererosi. Sungguh, ini adalah bentuk kesenjangan botol yang nyata dan perlu kita gugat. 

Itu kenapa, bagi sebagian masyarakat Indonesia flexing harta menjadi fenomena sekaligus ujian berat. Sebab, ada emosi terlibat di dalam proses pencapaiannya—ada harga yang harus dibayar, dan kita bisa membelinya dengan uang.

Bagi mereka yang belum mencapainya—kondisi itu bisa jadi semacam America Indonesian Dream. Saat belum mampu beli, ya minimal tonton dulu yang sudah mampu dan punya. Begitu terus perputarannya, bagaikan lingkaran setan: yang sudah mampu pamer, yang belum mampu nonton.

Ironisnya, di Indonesia harga-harga itu tak cuma disematkan pada barang-barang atau kebutuhan dasar, tapi juga pelayanan. Jika ingin mendapatkan pelayanan kilat, bayarlah lebih tinggi. Begitu kira-kira. Termasuk urusan ibadah—jika ingin pergi haji tanpa antri belasan atau puluhan tahun, bayarlah sekian ratus juta.

Dari harga-harga barang di Indonesia termasuk tekanan-tekanannya, saya menangkap bahwa ideologi ibu saya rasanya masih cukup relevan untuk diyakini. Hanya saja, perekonomian negara inilah—yang tampaknya salah urus—perlu digugat.